Eksklusif Wawancara Jusuf Kalla: Utang Negara dan Rencana Usai Tinggalkan Istana

Beritaenak.com –¬†Eksklusif Wawancara Jusuf Kalla: Utang Negara dan Rencana Usai Tinggalkan Istana –¬†Masa jabatan Presiden Jokowi dan wakil presiden Jusuf Kalla (JK) akan berakhir pada 20 Oktober 2019 mendatang. Duet kepemimpinan keduanya dalam menjalankan roda pemerintahan dinilai sejumlah pihak cukup kompak.

Dalam sebuah pertemuan, Jokowi bahkan sempat menyampaikan keinginannya untuk tetap bersama JK, bila dirinya dan KH Ma’ruf Amin, yang kembali maju sebagai calon presiden dan wakil presiden menang di Pilpres, April 2019 mendatang.

Jokowi menilai sosok JK sebagai tokoh senior dengan pengalaman panjang, tidak hanya di bidang ekonomi tapi juga di bidang politik.

Pengalaman itu menjadi pertimbangan Jokowi untuk meminta JK tetap membantu meski kelak Kalla sudah tidak lagi menjabat wakil presiden.

“Pak Jusuf Kalla adalah senior saya. Beliau sangat senior, memiliki pengalaman sangat panjang, baik di bidang politik maupun di bidang ekonomi. Karena itu, tadi saya sampaikan mohon bantuan Pak JK untuk bisa terus mendampingi saya nantinya,” tutur Jokowi saat bersilaturahmi ke kediaman JK di Jalan Jaji Bau, Kota Makassar, Sulsel, Sabtu, 22 Desember 2018.

Dalam sejumlah keputusan Jokowi yang menjadi polemik, JK pun kerap pasang badan, khususnya keputusan dalam bidang ekonomi. Salah satu yang dibela JK yaitu terkait polemik hutang Indonesia di bawah pemerintahan saat ini yang telah mencapai Rp 4.418 triliun.

Dalam wawancara khusus bersama dengan, JK memaparkan sejumlah pembelaan menngenai polemik hutang negara di era Jokowi yang menjadi bahan “gorengan” di tahun politik.

Suami dari Mufidah Mi’ad Saad ini juga mengungkapkan rencana ke depan, usai tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden. JK pun sempat menceritakan kedekatannya bersama keluarga, baik sebagai seorang ayah dan kakek bagi cucu-cucunya.

JK: Yang Penting Negara Bisa Bayar Utang

 

Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi pernyataan Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyindir Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai menteri pencetak utang.

Pria yang akrab disapa JK ini menilai Indonesia memang memiliki utang tetapi hingga saat ini pemerintah bisa membayar.

Eksklusif Wawancara Jusuf Kalla: Utang Negara dan Rencana Usai Tinggalkan Istana
Eksklusif Wawancara Jusuf Kalla: Utang Negara dan Rencana Usai Tinggalkan Istana
Eksklusif Wawancara Jusuf Kalla: Utang Negara dan Rencana Usai Tinggalkan Istana

“Buktinya kan tidak ada utang kita yang jatuh tempo yang tidak kita bayar. Bahwa kemudian kita pinjam lagi itu cara pengelolaan keuangan,” kata JK di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa (29/1/2019).

Dia menjelaskan setiap negara berkembang pasti memiliki utang. Tidak hanya Indonesia, kata JK, Jepang yang merupakan negara maju tetap berutang.

“Defisit-defisit itu selalu ditalangi dengan utang. Tapi bukan jumlahnya yang penting. Yang penting ialah dapat dibayar atau tidak,” kata JK.

Dia menjelaskan hal tersebut sudah ada sejak pemerintahan Soekarno. Tetapi hingga saat ini kata JK, Indonesia masih bisa membayar. “Tapi yang paling penting bisa dibayar enggak ini. Bisa bayar, dari pajak. Pajak kan naik terus,” kata JK.

Kemenkeu Kecewa
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kecewa atas retorika Prabowo Subianto yang menyebut menteri mereka sebagai menteri pencetak uang. Itu Prabowo lontarkan ketika berorasi mengenai utang di depan massa pendukung dari Alumni Perguruan Tinggi seluruh Indonesia.

“Mungkin (ganti) menteri pencetak utang. Bangga untuk utang, (tapi) yang suruh bayar orang lain,” ujar Prabowo.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Nurfransa Wira Sakti, mengecam retorika itu. Menurutnya, ucapan Prabowo mencederai perasaan jajaran pegawai Kemenkeu yang juga notabene banyak kaum milenial.

“Apa yang disampaikan oleh Calon Presiden Prabowo, ‘Jangan lagi ada penyebutan Menteri Keuangan (Menkeu), melainkan diganti jadi Menteri Pencetak Utang’, sangat mencederai perasaan kami yang bekerja di Kementerian Keuangan,” ujar Nurfransa seperti dikutip di akun Facebook-nya.

“Siapa pun tidak sepantasnya melakukan penghinaan atau mengolok-olok nama sebuah institusi negara yang dilindungi oleh undang-undang, apalagi seorang calon presiden,” tegasnya.

Nurfransa pun menjelaskan mekanisme utang agar meluruskan persepsi Prabowo. Ia menjelaskan, pengelolaan dan pengajuan utang dilakukan dengan sangat hati-hati bersama DPR. Kualitas utang dan kesehatan negara juga mendapat nilai baik berdasarkan standar internasional. Ini membantah ucapan Prabowo yang berkata utang RI sudah di stadium lanjut.

“Pengelolaan dan kredibilitas APBN dan utang juga dinilai oleh lembaga rating dunia yang membandingkan utang dan kualitas kesehatan keuangan negara secara konsisten. Indonesia termasuk dalam kategori investment grade oleh lembaga rating Moodys, Fitch, S&P, RNI dan Japan Credit Rating Agency,” jelas dia.

Share This:

Tags:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *